Vol. 12 No. 2 (2018): Yustitia
Jurnal Yustitia adalah jurnal Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai yang diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Desember.
Published:
2018-12-01
Articles
-
PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL
-
PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL, PDF
Article Views: 2286 times |
Article Downloads: 6318 times
-
PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL, PDF
-
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN
-
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN, PDF
Article Views: 1630 times |
Article Downloads: 3181 times
-
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN, PDF
-
PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
-
PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Article Views: 630 times |
Article Downloads: 1784 times
-
PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
-
REGULASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA
-
REGULASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA
Article Views: 999 times |
Article Downloads: 8964 times
-
REGULASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM INDONESIA
-
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO TINGGI
-
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO TINGGI
Article Views: 1101 times |
Article Downloads: 3108 times
-
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PARIWISATA TERHADAP KEGIATAN WISATA BERISIKO TINGGI
-
PENDAFTARAN TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: SK.556/DJA/1986
-
PENDAFTARAN TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: SK.556/DJA/1986
Article Views: 1202 times |
Article Downloads: 1748 times
-
PENDAFTARAN TANAH LABA PURA DI BALI SETELAH KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor: SK.556/DJA/1986