Jurnal Yustitia

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (378 KUHP)

I Made Artha Rimbawa — 2025-12-11

Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik,
dimana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi bisnis, jual
beli barang atau jasa dengan menerapkan harga yang tidak masuk akal atau dibawah
normal. Akan tetapi hal ini tidak mudah dihindari karena transaksi ini sudah menjadi
tren, maka dari itu tren ini membuka celah bagi oknum nakal, yang dimana para oknum
ini berani melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya
sendiri ataupun orang lain. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan
dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik membahas
tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan (378 KUHP).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum serta kendala dan
upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Sifat penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis hukum
empiris, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana
penipuan di Polres Karangasem belum efektif, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa
faktor dalam efektivitas penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor penegak hukum, faktor
sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam
tindak pidana ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat dan
penyebaran informasi tentang kewaspadaan terhadap kejahatan cyber crime khususnya
penipuan online, pemerataan dalam pendidikan kejuruan yang dikhususkan untuk Unit
Reskrim dalam penanganan kejahatan cyber crime khususnya tindak pidana penipuan
online, dan mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasana pendukung seperti
alat-alat khusus dalam penanganan kasus kejahatan cyber crime ke Logistik Mabes Polri
guna mendukung profesionalisme penanganan tindak pidana penipuan online

Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Layanan Transportasi Digital Dalam Perspektif Perbandingan Hukum

I Made Dwi Aya Praditya — 2025-12-10

The development of digital transportation services such as Gojek is highly dependent on personal data, but various cases of data leaks highlight the weakness of legal protection in Indonesia. This has prompted the need for comparison with Japan, which has stronger regulations through the APPI. This study aims to identify and examine the regulation of personal data of users of digital transportation services in Indonesia and compare it with the law in Japan. This study applies a normative legal research method using a legislative approach and legal concept analysis. The findings show that data protection in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution and the PDP Law, which require data controllers such as Gojek to ensure lawful, secure, and accountable data management. However, its implementation still faces institutional challenges. In comparison, Japan, through its independent supervisory agency PPC, shows progress in supervision and a high culture of compliance. While Indonesia's PDP Law is normatively comprehensive, its effectiveness still awaits the establishment of a supervisory agency and complete implementing regulations.

Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ni Kadek Putri Sita Rahayu — 2025-12-11

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan filosofis, ideologis, dan
konseptual yang menekankan upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh
tindakan kriminal. Dari aspek yuridis, Implementasi prinsip keadilan restoratif dalam
sistem peradilan pidana anak di Indonesia tercermin melalui pelaksanaan mekanisme
diversi, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana
Anak. Penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana perspektif filsafat hukum dan yuridis
dapat mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif demi tercapainya perlindungan dan
kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum? dan Bagaimana pengaturan
hukum positif di Indonesia mendukung pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak yang
berhadapan dengan hukum? Teori yang dipergunakan yaitu teori keadilan restoratif dan
teori pemidanaan absolut/Retributif selain itu penelitian ini mengunakan asas kepentingan
terbaik bagi anak. Harmonisasi antara dimensi filosofis dan aturan hukum positif sangat
penting agar sistem peradilan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara etis.
Keadilan restoratif menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat,
bukan semata objek pemidanaan. Dengan mengintegrasikan pendekatan moral, etik, dan
mekanisme hukum yang konkret, penerapan keadilan restoratif menjadi lebih efektif
dalam melindungi hak anak. Pengaturan hukum di Indonesia telah memberikan landasan
kuat untuk pelaksanaan pendekatan ini, yang secara filosofis mencerminkan perlindungan
menyeluruh bagi anak. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak semata-mata merupakan
alat hukum, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dalam
sistem peradilan pidana anak.

Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara di Bawah Minimal Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika

I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain — 2025-12-10

Seperti halnya kebanyakan Undang-Undang Tindak Pidana di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan/mencantumkan ketentuan pidana dengan adanya ancaman pidana minimal khusus, namun tidak disertai dengan aturan pemidanaan yang mengatur penerapan sanksi tersebut. Ketiadaan aturan/pedoman pemidanaan tersebut menimbulkan permasalahan yuridis dan praktik dalam penegakan hukum, sehingga tidak begitu jelas apakah pidana minimal itu dapat diperingan (dalam hal ada faktor yang meringankan) atau dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang memperberat). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Tab yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah minimal khusus terkait dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Putusan tersebut didasarkan pada dakwaan subsidaritas dan adanya pertimbangan hakim dengan mengacu/berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 1 Tahun 2017, dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pembaharuan terhadap UU Narkotika agar memuat aturan/pedoman pemidanaan yang jelas serupa dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dari sisi kebijakan formulasi permasalahan yuridis terkait dengan tidak adanya aturan pemidanaan/penerapan ancaman pidana minimal khusus di dalam UU Narkotika dapat ditanggulangi dan pula hukum/aturan yang lahir nantinya mencerminkan nilai/hukum yang progresif.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGERI

I KETUT SATRIA WIRADHARMA SUMERTAJAYA — 2025-12-11

Jumlah pekerja migran Indonesia sangat besar sehingga negara wajib melindungi pekerja
migran Indonesia di luar negeri. Tingginya angka jumlah pekerja migran membawa manfaat
bagi pemerintah, karena dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran sekaligus
membantu meningkatkan jumlah devisa. Namun, Disisi lain pekerja migran Indonesia ada yang
terlibat melakukan tindak pidana di luar negeri, sehingga menyebabkan mereka diproses hukum
dan terancam terkena sanksi pidana bahkan sampai pidana mati.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach),
selanjutnya hasil yang ditemukan dalam penilitian ini digambarkan secara deskriptif.
Hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia
yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak diatur secara eksplisit dalam suatu rumusan
pasal khusus, namun secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara bertanggungjawab untuk memastikan bahwa
bentuk-bentuk perlindungan tersebut diperoleh oleh pekerja migran Indonesia yang melakukan
tindak pidana dengan pemberian layanan jasa kekonsuleran, mendampingi hingga pemberian
bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat. Dengan dilaksanakannya tanggungjawab negara
tersebut maka pekerja migran Indonesia yang menjalani proses peradilan pidana di luar negeri
tetap dapat mempertahankan hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN AIR TANAH OLEH PELAKU USAHA

PUTU CHANDRA KINANDANA KAYUAN — 2025-12-11

Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat,
tidak hanya dilihat dari segi kuantitas yang harus mencukupi kebutuhan, namun juga
dari segi kualitas air tanah yang harus sesuai dengan standar baku mutu suatu keperluan.
Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yaitu
penegakan hukum, kendala dan upaya yang dialami dalam proses penegakan hukum
terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimsus Polda Bali.
Jenis penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis
empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris
yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara
maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian
dalam penelitian ini dilakukan di Ditreskrimsus Polda Bali.
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Bali
belum berjalan efektif. Berdasarkan data Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali,
terjadi fluktuasi kasus dari 2018 hingga 2022, dengan total enam perkara pidana. Tahun
2022 mencatat lonjakan tertinggi dengan tiga kasus. Namun, pada 2023 hingga 2024,
pelanggaran tersebut hanya dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 75A Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberi batas waktu tiga tahun
bagi pelaku untuk mengurus perizinan. Selain aspek regulasi, rendahnya kesadaran
masyarakat juga menjadi kendala, karena sebagian pelaku usaha masih menganggap air
tanah sebagai barang bebas yang bisa dieksploitasi. Efektivitas hukum sangat bergantung
pada partisipasi publik dan pengawasan yang memadai. Dalam perspektif teori hukum
Gustav Radbruch, penegakan hukum idealnya menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian hukum, agar tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga menjaga
keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial.

Indonesia: Batasan Kewenangan Legislatif Presiden dalam Sistem Presidensial

Fakhris Lutfianto Hapsoro — 2025-12-10

Indonesia adalah negara memiliki sistem pemerintahan presidensial. Di dalam sistem tersebut, pembagian kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun begitu, Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan eksekutif juga memiliki fungsi legislatif. Tulisan ini mengkaji secara yuridis normatif komparatif dengan identifikasi masalah: bagaimana batasan kewenangan legislatif yang dimiliki oleh presiden. Penulis menemukan bahwa batasan yang diatur di dalam hukum peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan batasan yang tegas mengenai frasa “hal ihwal dalam kegentingan yang memaksa” pada syarat perppu, mengenai masa berlakunya perppu, dan materi muatan perppu.

Urgensi Pelatihan Khusus bagi Penyidik Anak dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak

MADE SINTHIA SUKMAYANTI — 2025-12-11

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pelatihan khusus bagi penyidik anak dalam
memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak (best interest
of the child) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus penelitian diarahkan pada
kesenjangan antara pengaturan normatif UU SPPA dan praktik penyidikan di lapangan, khususnya
terkait kompetensi penyidik dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan didukung implementasi di lapangan
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap
UU SPPA, UU Perlindungan Anak, Peraturan Polri, serta instrumen internasional seperti CRC
dan Beijing Rules. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelatihan khusus bagi penyidik anak
memiliki pengaruh strategis dalam meningkatkan kompetensi teknis dan psikologis penyidik,
seperti teknik wawancara forensik ramah anak, asesmen kebutuhan anak, fasilitasi diversi, serta
komunikasi empatik. Pelatihan juga berperan penting dalam mencegah viktimisasi sekunder,
meningkatkan efektivitas diversi, dan memastikan penyidikan berjalan sesuai prinsip keadilan
restoratif. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelatihan masih minim, tidak merata,
belum berbasis kebutuhan (Training Needs Assessment), dan belum mampu mengubah pola pikir
legalistik-retributif aparat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan khusus bagi
penyidik anak merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi SPPA. Tanpa
pelatihan yang komprehensif, berkelanjutan, dan didukung sertifikasi wajib serta SOP yang
jelas, tujuan perlindungan anak tidak dapat diwujudkan secara optimal. Pelatihan bukan hanya
instrumen peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga sarana transformasi budaya hukum menuju
sistem peradilan yang humanis dan berpihak pada masa depan anak

Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional

Helena Cruisita Deta — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.

EKSISTENSI KARYA SENI RAJAH TUBUH (TATO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

I PUTU ANDIKA PRATAMA — 2025-12-11

Secara yuridis penting untuk dilakukannya kajian secara mendalam terkait isu
hukum perlindungan atas karya seni tato. Kajian ini akan membahas mengenai bentuk
perlindungan terhadap karya seni tato dalam perspektif hak kekayaan intelektual.
Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doktrinal Research. Dengan menggunakan
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam
penulisan jurnal ini dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang
undangan pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual.
Adapun hasil dan pembahasan yaitu tato sebagai salah satu objek perlindungan hak
cipta berupa gambar mendapat perlindungan secara otomatis sebagaimana diatur dalam
UUHC. Berkaitan dengan motif tato sepatutnya dilindungi sebagai salah satu Ekspresi
Budaya Tradisional sebagaimana ditentukan dalam UUHC. Perlindungan Ekspresi
Budaya Tradisional terhadap tato diberikan mengingat desain dan cara pembuatan tato
sebagian besar memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup atau tradisi dalam
masyarakat. Negara wajib untuk melakukan inventarisasi, menjaga dan melestarikan
keberadaan tato sebagai salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh
Indonesia