INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Keywords: Kebijakan Publik, Instrumen, Pendataan Penduduk

Abstract

Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghidupan, sehingga diperlukan Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk. Permasalahan yang timbul adalah 1) Apakah pentingnya instrument kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk ? dan 2) Bagaimana instrumen dan tipe kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Penyelenggaraan administrasi penduduk mempunyai hal yang penting dalam menunjang kontinuitas pembangunan. Hal ini berkaitan dengan data statistik kependudukan yang nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik baik kebijakan publik yang berhubungan dengan masalah kependudukan maupun kebijakan publik yang berhubungan dengan hal-hal lain selain berkaitan dengan masalah kependudukan.

Instrumen kebijakan publik digunakan dalam mekanisme pendaftaran penduduk baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan sistem administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan penduduk. Dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk ini maka digunakan tipe kebijakan publik publik kelembagaan. Kebijakan publik tipe kelembagaan ini dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan.

Author Biography

Achluddin Ibnu Rochim, University of 17 Agustus 1945 Surabaya

SINTA ID: 6738563

ORCHID ID: 0000-0003-2892-5411

GOOGLE SCHOOLER ID: kg93QTYAAAAJ

References

Herabudi. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi. bandung: Pustaka Setia.
Lubis, M. S. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.
Soerjono, S. (2005). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo.
Winarno, B. (2002). Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Jurnal/Article
Abdulkahar badjuri., T. Y. (n.d.). Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Universitas Diponogoro, 132.
Andika Yasa, I. A. (2013, Mei). Efektifitas Pencatatan Kelahiran Berdasarkan undang - Undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gianyar). Kerta Negara, Vol.1, No.03.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Gadjah Mada University Press, 22-24.
Edward III, G. (1980). Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly.
I Gusti Nyoman Mahrdika, I. R. (n.d.). Pelaksanaan Kebijakan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Hal Perekaman Data di Kabupaten gianyar. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 3.
Khan, A. R. (2017). Policy Implementation : Some Aspects and Issues. Journal Of Community Positive Practices, 7.
Website
Anonim. (n.d.). Peningkatan Pertumbuhan Penduduk dan Pengaruhnya Terhadap Kebutuhan Perumahan dan Pemukiman. Serial Online. Retrieved Maret 17, 2021, from http://one.indoskripsi.com
Regina Siwu, A. F. (n.d.). Impelenentasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitung, Jurusan Administrasi Negara. Retrieved Maret 17, 2021, from https://ejournal.unsrat.ac.id
Peraturan Perundang – Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Published
2020-06-12
Section
Articles
Abstract viewed = 58 times
downloaded = 39 times